Dwi Mutiarasari Okvinasti
Seorang pasien datang ke rumah sakit umum daerah di Jakarta untuk keluhan sinusitisnya,ada 6 jenis obat yang harus di belinya di apotek dan 2 obat diantaranya diresepkan dengan merek dagang opicef sirup (cefadroxil monohydrate) dan mucera tablet(ambroxol), pasien itu harus membayar Rp83.307. Padahal, jika menggunakan obat generik, yakni cefadroxil monohydrate dan ambroxol dengan asumsi harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah ia hanya mengeluarkan biaya Rp.19.208 untuk mendapatkan obat serupa.
Pemerintah menegaskan dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Namun kewajiban ini kerap tak dipatuhi. Obat generik yang kualitasnya sudah teruji dan harganya murah sering diabaikan. Pelepasan harga obat pada mekanisme pasar mengakibatkan pasar dikuasai obat bermerek atau bernama dagang. Padahal, obat bermerek dengan kandungan yang sama dengan obat generik harganya bisa jauh lebih mahal daripada obat generik.
Jangankan pasien yang harus mengeluarkan uang dari kantungnya sendiri, pasien miskin yang dijamin pemerintah pun belum semuanya mendapatkan resep obat generik. Survei Citizen Report Card (CRC) yang dilaksanakan Indonesian Corruption Watch selama November 2009 menunjukkan belum semua pasien Jamkesmas, pemegang karttu keluarga miskin, dan surat keterangan tidak mampu mendapatkan obat generic. Lembaga survei tersebut mengambil sampel 738 pasien miskin di 23 rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berdasarkan survei tersebut, 22,1 persen pasien belum mendapatkan obat gratis. Dari persentasi tersebut pula terdapat 79,1 persen tidak mendapatkan obat generik.
Kewajiban untuk menggunakan obat generik di setiap fasilitas kesehatan pemerintah sebenarnya tertuang secara tegas dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah.
Namun peraturan tersebut hanyalah sebuah nomor yang banyak dilanggar oleh sebagian besar Instansi kesehatan Pemerintah karena masih tetap meresepkan obat bermerek dan ditambah sulitnya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kalangan tidak mampu akibatnya pasien dirugikan karena harus membayar obat lebih mahal.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2005 pasar obat nasional mencapai Rp.21,07 triliun, sedangkan obat generik hanya 2,52 triliun. Adapun pada tahun 2009 lebih memprihatinkan lagi yaitu nilai konsumsi untuk obat bermerek mencapai Rp.30,56 triliun dan obat generik hanya Rp.2,37 triliun.
Farmakolog dari Universitas Gadjah Mada,Yogyakart,Prof Iwan Dwiprahasto, mengatakan �Obat generik sulit menjadi populer karena tidak didukung struktur yang memadai, obat generik juga tidak pernah dikampanyekan secara terus menerus dan dokter lebih banyak mengetahui tentang obat bermerk karena kerap didatangi petugas penjual obat. Jaminan ketersediaan obat generik juga masih jadi masalah,�ujarnya.
Sementara di masyarakat, obat generik masih dianggap sebagai obat untuk orang miskin, obat puskesmas, obat curah,dan dianggap kurang ampuh untuk mengatasi penyakit. Padahal sebenarnya kualitas obat bermerek dan obat generik sama yang menjadi perbedaan hanyalah masalah distribusi dan iklan. Sebagai contohnya adalah:
Beberapa Contoh Perbandingan Obat Generik dan Obat Bermerek
Pemerintah menegaskan dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Namun kewajiban ini kerap tak dipatuhi. Obat generik yang kualitasnya sudah teruji dan harganya murah sering diabaikan. Pelepasan harga obat pada mekanisme pasar mengakibatkan pasar dikuasai obat bermerek atau bernama dagang. Padahal, obat bermerek dengan kandungan yang sama dengan obat generik harganya bisa jauh lebih mahal daripada obat generik.
Jangankan pasien yang harus mengeluarkan uang dari kantungnya sendiri, pasien miskin yang dijamin pemerintah pun belum semuanya mendapatkan resep obat generik. Survei Citizen Report Card (CRC) yang dilaksanakan Indonesian Corruption Watch selama November 2009 menunjukkan belum semua pasien Jamkesmas, pemegang karttu keluarga miskin, dan surat keterangan tidak mampu mendapatkan obat generic. Lembaga survei tersebut mengambil sampel 738 pasien miskin di 23 rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berdasarkan survei tersebut, 22,1 persen pasien belum mendapatkan obat gratis. Dari persentasi tersebut pula terdapat 79,1 persen tidak mendapatkan obat generik.
Kewajiban untuk menggunakan obat generik di setiap fasilitas kesehatan pemerintah sebenarnya tertuang secara tegas dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah.
Namun peraturan tersebut hanyalah sebuah nomor yang banyak dilanggar oleh sebagian besar Instansi kesehatan Pemerintah karena masih tetap meresepkan obat bermerek dan ditambah sulitnya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kalangan tidak mampu akibatnya pasien dirugikan karena harus membayar obat lebih mahal.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2005 pasar obat nasional mencapai Rp.21,07 triliun, sedangkan obat generik hanya 2,52 triliun. Adapun pada tahun 2009 lebih memprihatinkan lagi yaitu nilai konsumsi untuk obat bermerek mencapai Rp.30,56 triliun dan obat generik hanya Rp.2,37 triliun.
Farmakolog dari Universitas Gadjah Mada,Yogyakart,Prof Iwan Dwiprahasto, mengatakan �Obat generik sulit menjadi populer karena tidak didukung struktur yang memadai, obat generik juga tidak pernah dikampanyekan secara terus menerus dan dokter lebih banyak mengetahui tentang obat bermerk karena kerap didatangi petugas penjual obat. Jaminan ketersediaan obat generik juga masih jadi masalah,�ujarnya.
Sementara di masyarakat, obat generik masih dianggap sebagai obat untuk orang miskin, obat puskesmas, obat curah,dan dianggap kurang ampuh untuk mengatasi penyakit. Padahal sebenarnya kualitas obat bermerek dan obat generik sama yang menjadi perbedaan hanyalah masalah distribusi dan iklan. Sebagai contohnya adalah:
Beberapa Contoh Perbandingan Obat Generik dan Obat Bermerek
Keluhan Bermerek Kandungan Generik
Infeksi saluran
pernafasan dan
saluran pencernaan
Amoxillin, Amoxan Amoxillin 250mg Amoxillin kapsul 250mg
Nyeri ringan-sedang, demam
Panadol, Procold, Sanmol Parasetamol 500mg Parasetamol tab. 500mg
Hipertensi
Capoten, Vapril (tab.) Kaptoril 25mg Kaptoril tablet 25mg
Nyeri dan inflamasi pada rematik
Kifadene (tab), Pirocam (kap) Pirosikam 10mg Pirosikam tab. 10mg
Obat bermerek umumnya memiliki harga lebih mahal dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah: kemasan lebih menarik, iklan untuk mendorong pemasaran obat. Obat bermerek merupakan bisnis perusahaan farmasi.
Pasar obat generik selama ini selama ini lebih banyak didorong pemerintah karena belum otomatis bergerak dalam saluran distribusi obat generik baik rumah sakit, apotek, dan dokter.Peraturan pemerintah tentang kewajiban penggunaan obat generik untuk pasien baru akan ampuh jika diikuti intensif dan hukum yang jelas. Namun pengawasan penggunaan obat generik tidak akan mudah. Sulit jika hanya mengandalkan niat baik dokter untuk meresepkan obat ganerik.
Sepanjang tidak adanya pengawasan yang intensif dari segala pihak yang terkait sulit rasanya mengkampanyekan obat generik sebagai obat untuk semua orang. Sekarang tinggal mampu atau tidakah kita dan instansi yang terkait menggunakan dan meresepkan obat generik ?
Penggunaan obat generik akan sangat menghemat biaya penanganan penyakit. Sejauh ini biaya obat sekitar 60% dari total biaya pengobatan seharusnya dapat lebih rendah. Sebanyak 453 obat generik dapat mengatasi sekitar 70% penyakit yang ada. Dari 453 obat generik, sebanyak 106 jenis obat harganya turun, 33 jenis obat harganya naik, 314 jenis obat harganya tetap.
Industri farmasi perlu mengoptimalkan pengadaan dan pendistribusian obat generik ke seluruh Rumah sakit, Apotek, dan Dokter. Disini perlu kerja keras dan semangat untuk mempopulerkan obat generik serta niat baik Dokter untuk meresepkan obat generik kepada pasiennya jangan hanya mementingkan kepentingan suatu instansi farmasi yang menawarkan prosentase dari penjualan obat yang ditawarkan oleh salesman obat bermerek.
Pada akhirnya mari kita optimalkan obat generik sebagai obat nasional dan memasyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kita dengan cara membiasakan diri kita, keluarga dan lingkungan terdekat kita untuk senantiasa menggunakan obat generic ketimbang menggunakan obat bermerek yang harganya jauh lebih mahal tetapi memiliki kualitas yang sebanding dengan obat generic yang ada. Juga dengan cara mengingatkan dokter yang memeriksa kita untuk menuliskan resep obat generik. Karena dengan meningkatnya penggunaan obat generic, juga dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat. (S/11/2).
Maret 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar